In Uncategorized

HINDARI BISNIS AMBYAR DISTOP PAJAK!

Acara Room Eight kali ini mengundang Rizki Cahayanda dari Tax Consultant dan Founder Bisnis Best friends sebagai narasumber dan membahas mengenai pajak dalam bisnis UKM. Beliau melihat sebuah kebijakan “Sunset policy insentif” dari pemerintah dalam hal perpajakan yang kemudian membuatnya mengikuti pelatihan pajak berdasarkan pelatihan pajak selama 3 bulan pada tahun 2009. Bermula dari sana, beliau mencoba untuk melakukan pembukaan kantor pajak sendiri secara nekat. Beliau kemudian membuat proposal dan mengirimkannya ke berbagai kantor atau toko untuk membuat orang mengetahui tentang kantor konsultan pajaknya. Namun, tidak ada yang tertarik untuk mengambil jasa konsultan pajak ini diawalnya. Sampai pada tahun 2012, ketika beliau mengikuti ujian sertifikasi pajak, niatnya tidak lagi di jadikan jasa untuk orang lain tapi buat dirinya sendiri. Sampai pada tahun 2019, baru beliau membuka jasa konsultan pajak kembali. 

Dalam acara Room Eight yang diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2020, beliau menjelaskan konsep mengenai pajak. Pertama, pajak adalah iuran rakyat untuk negara yang sifatnya memaksa. Jadi memang keharusan untuk di lakukan dan hal itu sudah di wajibkan oleh negara. Selanjutnya yang merupakan wajib pajak tersebut adalah semua warga negara Indonesia di wajibkan untuk membayar pajak dengan sifat kita membayarkan secara sadar maupun tidak sadar. Perlu diketahui, ada dua hal yang kita tidak bisa hindari. Pertama, adalah kematian dan kedua adalah pajak. Beliau menjelaskan bahwa setidaknya kita membayar materi itu sudah termasuk membayar pajak kepada negara. 

Pajak sendiri di bagi menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat termasuk PPN, PPH dan di kelola oleh direktorat pajak dan semua itu akan masuk ke APBN negara yang hampir 70% dan yang termasuk pajak daerah adalah seperti pajak restauran, PBB, pajak penginapan dan uang dari pajak tersebut akan di gunakan untuk membangun daerah. 

Pajak telah di atur oleh undang undang berdasarkan pasal 38 UU KUP. Jika tidak menyampaikan SPT atau tidak melaporkan SPT dengan benar maka dapat di kenai hukuman di kenakan termasuk tindakan yang merugikan negara. Pada saat ini kantor pajak mempunyai big data pajak dan kantor pajak memiliki data dari berbagai sumber yang bisa memprofil seseorang. Dari sini kemungkinan orang untuk tidak membayar pajak sangatlah sedikit jadi harus waspada. Kita dapat menggunakan insetif dari pemerintah sehingga kemungkinan buruk yang terjadi pun akan sedikit. Penting untuk kita melaporkan pajak, hal itu digunakan untuk kita sendiri dimana kehidupan kita akan lebih tenang dan jangan sampai hanya karena tidak membayar pajak semua yang kita bangun menjadi runtuh. 

Rizki kemudian lebih lanjut menjelaskan mengenai Tax planning, dimana merupakan analisis perpajakan agar mengurai beban pajak tetapi bersifat legal. Tujuan dari tax planning adalah mengefisiensikan pembayaran pajak, sehingga dana yang di bayarkan tidak terlalu besar. Cara mengehemat pajak selanjutnya adalah tax avoidance, yakni cara dengan melihat “lubang-lubang” agar orang tidak perlu membayarkan pajak, tetapi tetap tidak sesuai dengan rencana pajak tersebut. Terakhir adalah tax evasion ini adalah cara ilegal yang tidak di perbolehkan dan melanggar hukum dalam hal tidak melakukan pembayaran pajak. Perbedan tax evasion dan tax avoidance adalah dalam hal legal dan tidak legalnya. Tax avoidance legal sedangkan tax evasion illegal. Salah satu kasus yang sering di dapati adalah seseorang memilih untuk menghiraukan pajak usahanya sampai pada akhirnya di saat performa usaha menurun, Ia tidak bisa membayarkan hutang pajak. Solusi yang bisa di lakukan kemudian adalah dengan cara membayar pajak dengan tepat waktu, menyimpan bukti keuangan bukti 5 tahun terakhir, merencanakan biaya pajak sebelum membuka usaha, merespon dengan cepat saat ada surat himbauan dari kantor pajak, dan membuat tax planning dengan tepat.

Disebutkan dalam PMK 86 tahun 2020 dengan menfaat PPH pasal 21 di tanggung pemerintah ,pembebasan 22 barang import, pengurangan angsuran PPH sebesar 30%, restitusi PPN di percepat, PPH final umkm di tanggung pemerinah. Dengan semua kelebihan ini kita  pun dapat memanfaatkan dengan  baik dan benar jangan di lewatkan karena pajak adalah wajib.

Kemudian berapa kisaran pajak UMKM yang harus di bayarkan terkait penurunan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)? Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berlaku sejak 1 Juli 2018. Peraturan ini lebih dikenal dengan sebutan PP 23 dengan jargon “Setengah Persen, Sepenuh Hati”. PP 23 sampai saat ini masih menjadi acuan tarif pajak UMKM yaitu 0,5 % dari peredaran bruto per bulan yang sebelumnya dikenakan tarif 1 %. Tujuan dari penurunan tarif yaitu penggalian potensi wajib pajak UMKM mengingat banyaknya unit UMKM di Indonesia sekaligus bentuk dukungan pemerintah agar UMKM semakin berkembang.